Insights &
Perspectives.

Sektor logistik Indonesia diprediksi masih akan menunjukkan performa yang solid sepanjang 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, transportasi dan pergudangan diperkirakan tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penanda bahwa logistik kini bukan lagi sekadar aktivitas kirim-mengirim barang, melainkan komponen strategis yang menentukan efisiensi rantai pasok dan daya saing dunia usaha. Menurut analisis Supply Chain Indonesia (SCI) atas data Badan Pusat Statistik, sektor transportasi dan pergudangan diproyeksikan menyumbang sekitar Rp1.703 triliun terhadap PDB nasional pada 2026, tumbuh sekitar 9,3% dibanding tahun sebelumnya yang melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ada beberapa sektor yang menjadi penggerak utama. Industri pengolahan, khususnya makanan dan minuman, terus mencatat kenaikan permintaan baik di pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, kebutuhan logistik dari sektor kimia, farmasi, elektronik, logam, tekstil, dan alat transportasi juga diperkirakan meningkat seiring aktivitas produksi yang menggeliat. Aktivitas perdagangan, baik domestik maupun lintas negara, turut menjadi pendorong utama yang mendorong kebutuhan distribusi barang yang makin cepat dan efisien. E-commerce menambah tekanan permintaan tersendiri, terutama pada layanan pengiriman last-mile dan fulfillment center, seiring konsumen yang makin mengutamakan kecepatan. Di luar sektor perkotaan, aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan juga ikut mendorong kebutuhan transportasi barang serta fasilitas penyimpanan modern, termasuk cold storage untuk menjaga kualitas komoditas segar. Di balik proyeksi positif ini, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi. Ketidakpastian ekonomi global mulai dari ketegangan geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok internasional tetap berpotensi menekan biaya logistik dan arus perdagangan dunia. Di dalam negeri, tantangan konektivitas infrastruktur, kecepatan pengiriman, serta sistem pelacakan barang masih jadi pekerjaan rumah. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia mencatat skor 3,0 dan menempati peringkat sekitar ke-61 dari 139 negara yang disurvei turun dibandingkan posisinya pada 2018. Meski berada di atas rata-rata negara berpendapatan menengah atas, posisi Indonesia masih tertinggal dari negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, terutama pada aspek kualitas layanan logistik dan sistem tracking barang. Pemerintah terus mendorong transformasi sektor ini lewat pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE), sebuah platform yang menyatukan layanan logistik dari hulu ke hilir agar proses distribusi lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi. Pembangunan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga jaringan kereta logistik juga terus berjalan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Kombinasi digitalisasi dan pembangunan fisik ini diharapkan mampu mempercepat waktu distribusi, menekan biaya logistik nasional, dan meningkatkan kualitas layanan bagi pelaku usaha di berbagai skala. Pertumbuhan industri logistik yang positif membuka peluang sekaligus menuntut kesiapan lebih dari seluruh pelaku usaha di sektor ini. Untuk tetap kompetitif, perusahaan logistik perlu terus memperkuat efisiensi operasional, memanfaatkan teknologi secara maksimal, dan menghadirkan inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan klien yang terus berkembang. #selaraslogistics #industrilogistik #logistikindonesia #tantanganlogistik

Salah satu langkah menarik dalam logistik nasional belakangan ini datang dari Pos Indonesia. Perusahaan ini menyatakan siap mengambil peran sebagai konsolidator jaringan logistik nasional yang menghubungkan berbagai pelaku industri melalui pemanfaatan infrastruktur bersama, integrasi teknologi, dan standarisasi layanan. Langkah ini merupakan respons terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, yang mendorong terciptanya ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi, terbuka, dan berkelanjutan. Melalui Executive Vice President Wholesale and International Business, Elan Pramudiansyah, Pos Indonesia menyampaikan niatnya untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan logistik swasta, penyedia layanan pihak ketiga (3PL), hingga pelaku e-commerce. Tujuannya untuk membangun jaringan distribusi yang lebih efisien dan saling terhubung, tanpa masing-masing pihak perlu membangun infrastruktur baru dari nol. Dalam praktiknya, skema ini memungkinkan perusahaan logistik dan pemilik barang memanfaatkan jaringan yang sudah dimiliki Pos Indonesia yang mencakup puluhan ribu titik layanan hingga menjangkau hampir seluruh kecamatan di Indonesia sebagai perpanjangan distribusi mereka sendiri. Langkah ini sejalan dengan amanat Permen Komdigi 8/2025 yang mendorong interkoneksi antarpenyelenggara pos, perluasan jangkauan layanan, standarisasi kualitas, serta penerapan tarif yang lebih sehat dan adil di industri. Konteks di balik kebijakan ini tidak lepas dari persoalan yang sudah lama dikenal, biaya logistik nasional yang masih tinggi, disparitas layanan antara Jawa dan luar Jawa, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Dengan membuka akses jaringan yang sudah ada, potensi duplikasi infrastruktur antar pelaku bisa ditekan, sementara jangkauan distribusi ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau bisa diperluas lebih cepat. Bagi pelaku usaha logistik menengah, skema konsolidasi semacam ini membuka dua kemungkinan sekaligus. Di satu sisi, ini bisa menjadi peluang kolaborasi terutama untuk memperluas jangkauan distribusi ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) tanpa investasi infrastruktur besar. Di sisi lain, penguatan peran BUMN sebagai simpul utama jaringan logistik nasional juga berarti persaingan yang perlu terus diantisipasi oleh pemain swasta. Pada akhirnya, arah kebijakan seperti Permen Komdigi 8/2025 menunjukkan bahwa efisiensi logistik nasional ke depan akan makin bergantung pada seberapa baik seluruh pelaku industri, baik BUMN maupun swasta, bisa saling melengkapi alih-alih membangun infrastruktur yang tumpang tindih. #selaraslogistics #posindonesia #jaringannasional #logistikswasta

Neraca perdagangan Indonesia kerap ditampilkan sebagai indikator kekuatan ekonomi nasional. Namun di balik angka surplus yang selama ini terlihat konsisten, ada satu persoalan struktural yang jarang disorot yaitu, mahalnya biaya memindahkan barang di dalam negeri. Berdasarkan perhitungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama BPS dan Bappenas, rasio biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di kisaran 14,29% jauh di atas rata-rata. Negara maju yang umumnya berkisar 8 - 10%. Dari angka tersebut, komponen transportasi menyumbang porsi terbesar 8,79 %, disusul pergudangan 3,19% dan biaya administrasi 2,30%. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan rantai distribusi yang jauh lebih rumit dibanding negara dengan wilayah daratan yang menyatu. Kualitas infrastruktur yang belum merata antar wilayah, konektivitas antar moda transportasi yang belum optimal, serta proses logistik yang masih terfragmentasi turut memperbesar biaya operasional di setiap titik rantai pasok, bukan hanya di pelabuhan melainkan dari pengambilan barang hingga pengiriman akhir. Ketergantungan pada bahan baku impor juga memperparah tekanan ini. Ketika bahan baku harus melalui proses impor, penyimpanan, dan distribusi lewat sistem logistik yang mahal, biaya produksi ikut membengkak berlapis-lapis. Akibatnya, meski kualitas produk Indonesia bersaing di pasar global, ongkos untuk memindahkannya sering kali membuat pembeli internasional beralih ke pemasok lain yang lebih efisien. Fluktuasi harga energi menambah tekanan lain. Kenaikan harga bahan bakar langsung berimbas pada tarif angkutan darat, laut, hingga sewa gudang, sesuatu di negara kepulauan seperti Indonesia hampir selalu berujung pada naiknya biaya logistik secara keseluruhan. Fenomena ini menjelaskan kenapa surplus dagang Indonesia selama ini terkesan rapuh. Ketika volume ekspor melambat atau harga komoditas global tertekan, biaya distribusi yang tinggi membuat daya saing harga langsung terkoreksi, terutama untuk produk bernilai tambah rendah hingga menengah yang sangat sensitif terhadap ongkos angkut, waktu tempuh, dan kepastian layanan. Dengan kata lain, surplus yang selama ini terlihat solid sebagian besar masih ditopang oleh harga komoditas, bukan oleh efisiensi sistem logistik itu sendiri. Pada akhirnya, surplus dagang yang berkelanjutan tidak akan lahir dari angka-angka di atas kertas, melainkan dari pembenahan sistem logistik nasional secara menyeluruh sebagai fondasi daya saing, bukan sekadar catatan teknis di sektor transportasi. #selaraslogistics #greenlogistics #biayalogistik

Keberlanjutan kini menjadi pertimbangan yang tidak bisa lagi ditunda oleh pelaku industri logistik. Logistik hijau merupakan pendekatan yang menekan dampak lingkungan dan jejak karbon dari aktivitas distribusi barang, mulai dari penyimpanan, pengemasan, hingga pengangkutan. Penerapan logistik hijau memberi keuntungan konkret dari sisi operasional. Komitmen terhadap keberlanjutan juga memperkuat citra perusahaan di mata customer maupun investor, karena semakin banyak pelaku usaha khususnya di sektor ekspor yang mempertimbangkan rekam jejak lingkungan mitra logistiknya sebelum menjalin kerja sama. Dari sisi lingkungan, pengurangan emisi dan limbah transportasi membantu menekan risiko jangka panjang seperti pencemaran udara dan penipisan sumber daya, sekaligus menekan volume sampah kemasan di sepanjang rantai distribusi. Penerapan logistik hijau di sektor transportasi jalan melibatkan banyak pihak dengan peran masing-masing seperti, produsen kendaraan yang mengembangkan armada rendah emisi, Kementerian Perhubungan yang menjalankan uji tipe dan uji emisi gas buang, KLHK yang menetapkan baku mutu emisi, Kementerian ESDM bersama Pertamina yang menyiapkan bahan bakar sesuai standar, serta kepolisian yang mengawasi kepatuhan di jalan. Standar emisi yang lebih ketat bukan hanya soal teknologi kendaraan, tapi juga soal ketersediaan bahan bakar yang sesuai dan pengawasan di lapangan. Salah satu tantangan nyata logistik hijau di Indonesia adalah standar emisi kendaraan yang masih tertinggal dari negara tetangga. Peraturan Menteri LHK Nomor 20 Tahun 2017 mewajibkan standar Euro-4 secara bertahap seperti, kendaraan berbahan bakar bensin sejak Oktober 2018, sementara kendaraan diesel termasuk truk logistik baru menyusul pada 2022 setelah sempat tertunda akibat pandemi. Dibandingkan negara ASEAN lain, Thailand sudah mengadopsi Euro-4 sejak 2012 dan bersiap ke Euro-6, Singapura sudah menerapkan Euro-6 sejak 2017, sementara Vietnam menetapkan standar Euro-5 pada awal 2022. Ketertinggalan ini berdampak langsung pada daya saing dagang ketika negara tujuan ekspor menetapkan standar emisi lebih tinggi dari yang dipenuhi kendaraan produksi dalam negeri, peluang perluasan pasar ikut tertahan. Dengan begitu Selaras Logistics menetapkan sejumlah target menuju 2030, di antaranya penurunan emisi CO₂, peningkatan efisiensi bahan bakar, perluasan armada rendah emisi, pemanfaatan energi terbarukan untuk operasional gudang, penerapan sistem operasional tanpa kertas (paperless), sertifikasi ISO 14001 dan ISO 14064, penyediaan carbon dashboard bagi seluruh pelanggan, serta ambisi menjadi penyedia layanan Green Logistics dan Green Cold Chain terkemuka di Indonesia. Sebagai langkah awal yang sudah berjalan, Selaras Logistics mulai menerapkan sejumlah teknologi pemantauan lingkungan operasional, seperti digital thermometer hygrometer untuk memantau kondisi suhu dan kelembapan secara akurat, serta air quality detector yang memantau kebersihan udara di dalam ruangan secara real time. Kedua perangkat ini membantu memastikan kualitas layanan tetap terjaga sekaligus menekan potensi pemborosan sumber daya dalam proses distribusi. Transisi menuju logistik yang lebih hijau memang tidak instan, mulai dari peremajaan armada, efisiensi rute, hingga kolaborasi dengan mitra yang punya komitmen serupa. Namun setiap langkah kecil ke arah itu akan menentukan seberapa siap industri logistik Indonesia, termasuk Selaras Logistics di dalamnya, menghadapi standar global yang terus bergerak maju. #selaraslogistics #greenlogistics #kemenhub #euro

Industri makanan dan minuman (mamin) diperkirakan masih menunjukkan kinerja positif pada tahun 2026 dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 7%. Optimisme tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan pasar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang. Meski demikian, pelaku industri tetap menghadapi berbagai tantangan, terutama meningkatnya biaya energi dan logistik yang berpotensi mempengaruhi efisiensi operasional. Selain itu, kenaikan biaya distribusi, transportasi, hingga energi juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi agar daya saing industri tetap terjaga. Dalam kondisi tersebut, sistem logistik yang efisien memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok. Pengelolaan distribusi yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta perencanaan operasional yang baik dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya sekaligus memastikan produk sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu. Bagi sektor logistik, kondisi ini menjadi peluang untuk menghadirkan layanan yang lebih adaptif dan inovatif. Efisiensi distribusi tidak hanya mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bisnis secara keseluruhan. Sebagai bagian dari ekosistem logistik nasional, Selaras Logistics berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi logistik yang efisien, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Dengan dukungan operasional yang profesional dan pengembangan layanan yang berkelanjutan, kami siap mendukung pertumbuhan berbagai sektor industri di Indonesia. #selaraslogistik #industrimamin #logistikindonesia

Industri logistik Indonesia terus mengalami transformasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing nasional. Terdapat salah satu langkah terbaru yaitu konsolidasi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik yang diinisiasi oleh Danantara. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah guna menciptakan sistem logistik yang lebih terintegrasi, efisien, dan mampu menghadapi tantangan distribusi di masa depan. Berbagai perusahaan logistik BUMN juga menjalankan fungsi dan layanan yang saling berkaitan. Namun, keberadaan banyak entitas dengan proses bisnis yang terpisah berpotensi menimbulkan tumpang tindih operasional, biaya distribusi yang lebih tinggi, serta koordinasi yang kurang optimal. Melalui penggabungan tujuh perusahaan logistik ke dalam satu ekosistem, pemerintah berharap tercipta koordinasi yang lebih baik, proses bisnis yang lebih sederhana, serta pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih efisien. Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan struktur organisasi, melainkan untuk membangun ekosistem logistik yang terintegrasi. Dengan sistem yang lebih terpadu, proses distribusi diharapkan menjadi lebih cepat, biaya operasional dapat ditekan, dan kualitas layanan kepada pelanggan semakin meningkat. Transformasi sektor logistik tetap memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti percepatan digitalisasi proses logistik, peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur distribusi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri. Dengan aspek-aspek tersebut, sistem logistik nasional diharapkan mampu menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan dinamika perdagangan global. Perubahan ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, dan penguatan operasional agar mampu memberikan solusi logistik yang semakin efektif bagi pelanggan. Sebagai bagian dari ekosistem logistik Indonesia, Selaras Logistics terus berkomitmen menghadirkan layanan logistik yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan, sekaligus mendukung perkembangan industri logistik yang berkelanjutan. . #selaraslogistics #greenlogistics #transformasi #bumn